Kementerian Pertanian (Kementan) menambah alokasi pupuk subsidi untuk Aceh di tahun 2025.
Pada tahun 2024, alokasi pupuk subsidi jenis Urea sebesar 75,61 persen dari kuotanya 100.364 ton dan NPK sebesar 81,17 persen dari kuotanya 94.121 ton
Untuk pupuk subsidi jenis urea pada tahun 2025, Aceh mendapat 110.373 ton, bertambah 10.009 ton, dari tahun sebelumnya 100.364 ton. Pupuk NPK 110.778 ton, bertambah 16.557 ton, dari tahun sebelumnya 94.121 ton.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Ir Cut Huzaimah MP mengatakan, penambahan alokasi pupuk subsidi untuk Aceh pada tahun 2025 sebagai bukti komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam mengimplementasikan janji politiknya terkait program swasembada pangan nasional.
Prabowo mengatakan Indonesia harus bisa swasembada pangan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tujuannya agar kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak lagi tergantung dari negara lain, melainkan bersumber dari pangan lokal, untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Oleh karena itu, kata Cut Huzaimah, faktor-faktor pendukung yang dapat meningkatkan produksi dan stok pangan nasional, seperti penyaluran pupuk subsidi tepat waktu ke berbagai provinsi dan kabupaten/kota, kuotanya ditambah.
Lanjut bantuan alat pengolah tanah, seperti traktor, di salurkan ke daerah pertanian yang jumlah masih sedikit. Selanjutnya penyaluran pompa air, untuk mengurangi ancaman kekeringan di areal sawah produktif, penyaluran bibit berkualitas untuk peningkatan rata-rata produksi, penyaluran obat pembasmi hama padi untuk mengurangi gagal panen dan penurunan produksi, dan peningkatan areal tanaman komoditi pangan lainnya.
Kemudian intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan di berbagai lahan yang bisa ditumbuhi tanaman pangan seperti program padi gogo dan lainnya.
Peningkatan produksi pangan itu, kata Cut Huzaimah, tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal dan nasional, tapi juga stabilisasi harga pangan lokal dan nasional.
“Selama ini, akibat suplai dan persediaan stok beras di tingkat pedagang terbatas, sering menipis, karena kita belum swasembada pangan beras, membuat harga beras sering naik di pasar. Untuk mengatasinya, pemerintah melalui Bulog, Dinas Pangan, dan Dinas Perdagangan melakukan operasi pasar, sumber berasnya didatangkan dari luar negeri, yaitu dari Thailand dan Vietnam,” kata Cut Huzaimah, Senin (6/1/2025).
Hal itu terjadi, sebut Cut Huzaimah, karena program pengadaan pangan lokal untuk nasional di berbagai daerah targetnya belum tercapai.
“Di Aceh, program pembelian gabah dan beras oleh Bulog untuk stok pangan lokal-nasional, dalam beberapa tahun terakhir ini, realisasinya masih tergolong rendah, sehingga pemenuhan kebutuhan stok beras bagi keperluan operasi pasar beras harus mengimpornya dari Thailand dan Vietnam,” ujarnya.
Presiden Prabowo sejak dilantik 20 Oktober 2024 lalu hingga kini, terus menyampaikan program utama dan prioritas swasembada pangan nasional disejumlah acara resmi. Salah satu implementasi dari janji politiknya itu, terkait swasembada pangan nasional.
“Beliau menambah kuota pupuk subsidi untuk daerah yang berpotensi peningkatan produksi pangan, antara lain Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel dan Lampung, untuk luar pulau Jawa,” ungkapnya.
Menurut Cut Huzaimah, harga jual pupuk subsidi seperti urea dan NPK tetap normal. Urea Rp2.250/Kg, NPK Rp2.300/Kg. Pupuk NPK untuk kakao Rp3.300/Kg dan pupuk organik Rp800/Kg.
Sistem pembelian dan pembayaran pupuk subsidi dari kios pengecer kepada anggota kelompok tani, kata Cut Huzaimah, dipermudah dengan cara pemberian kartu tani digital.
Petani yang belum ada kartu tani digital bisa membeli dengan gunakan KTP, karena petani yang sudah terdaftar pada kelompok tani, kuota pupuk subsidinya sudah masuk dalam aplikasi Rencana Definitif Kerja Kelompok (RDKK),” pungkas Cut Huzaimah. (Gentalamedia.com)
