Aceh Tenggara : gentapost.com – Dalam Pembukaan Musrenbang Kecamatan Bupati Aceh Tenggara, HM, Salim Fakhry menegaskan kepada seluruh kepala desa di Aceh Tenggara untuk tidak main main dalam pengelolaan anggaran dana desa.
Hal itu disampaikan Salim Fakhry saat membuka acara rancangan kerja pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2026 dalam Musrenbang kecamatan yang digelar di Oproom Setdakab, Jumat (14/03/2025).
Salim Fakhry menjelaskan bahwa tujuan musrembang kecamatan ini adalah untuk menjaring aspirasi masyarakat dan membahas dan menyepakati usulan rencana pembangunan serta prioritas dalam pembangunan.
Kemudian dengan membentuk tim perumus usulan pembangunan dan memilih delegasi kecamatan untuk mengikuti musrembang kabupaten.
“Musrembang Kecamatan merupakan tahapan lanjutan dari musrembang tingkat desa yang hasil dari musrembang desa sudah diinput ke sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri,’ kata Salim Fakhry.
Salim Fakhry juga menegaskan bahwa dalam kepemimpinan nya tidak ada lagi nama nya program program titipan dari pemerintah untuk desa di Aceh Tenggara dan tidak ada nama nya dipatok harus bayar dalam pengajuan dana desa.
“Dalam kepemimpinan kami Bupati dan Wakil Bupati tidak ada lagi progam program titipan. Saya ingatkan kepala desa Se Aceh Tenggara jangan main main lagi dalam pengelolaan dana desa ini,” tegasnya
Di tempat terpisah, Camat Bukit Tusam, Syukri SE.M.M, Mengatakan pembahasan usulan telah dilakukan dalam sejumlah tahap. Salah satunya pada Pra Musrenbang Kecamatan Bukit Tusam pada bulan yang lalu. Dari rangkaian kegiatan tersebut disepakati sejumlah usulan yang akan dibahas pada Musrenbang Kecamatan
“Jadi kecamatan Bukit Tusam mengusulkan banyak program yang akan kita bahas bersama Dinas terkis hari ini,” ucap Syukri kepada gentapost.com, Sabtu (15/03/2025).
Syukri juga menyebutkan bahwa usulan-usulan ini sudah sempat diajukan pada tahun-tahun sebelumnya. Serta dirinya berharap setengah dari jumlah usulan tersebut dapat terakomodir.
Serta menyampaikan, musrenbang ini dapat menjadi media interaktif bagi segenap stakeholders Kecamatan untuk menetapkan program dan kegiatan kecamatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya.
“Hal ini juga untuk membangun komitmen bersama diantara para pemangku kepentingan dalam pencapaian pembangunan yang berkualitas, transparan dan akuntabel,” tegasnya.
